Sidoarjo, Gema Nusantara – Komitmen memperkuat kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah kembali ditegaskan DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui penyampaian rekomendasi strategis tahun 2025 kepada Bupati, Kamis (16/4/2026). Dokumen tersebut tidak hanya memuat evaluasi, tetapi juga menjadi penunjuk arah kebijakan pembangunan ke depan.
Alih-alih sekadar formalitas tahunan, DPRD merancang rekomendasi ini sebagai instrumen pengawasan agar jalannya pemerintahan tetap adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta konsisten pada prinsip akuntabilitas.
Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Mohammad Rojik, yang menyampaikan dokumen tersebut, menegaskan bahwa seluruh poin yang disusun membutuhkan respons nyata dari pemerintah daerah, bukan sekadar tindak lanjut administratif.
Sorotan tajam justru mengemuka pada sektor pendidikan. DPRD menilai persoalan anak tidak sekolah masih menjadi pekerjaan rumah serius yang dapat menghambat kesiapan sumber daya manusia, terutama di tengah ambisi Sidoarjo sebagai pusat logistik regional dan nasional. Penguatan pendidikan inklusif dan pencegahan putus sekolah dinilai mendesak untuk segera diprioritaskan.
Di sisi lain, sektor kesehatan juga tidak luput dari perhatian. DPRD mendorong percepatan pembangunan dua puskesmas pada 2026 serta penyelesaian Rumah Sakit Sedati yang sempat tertunda. Target operasional pada 2027 dinilai realistis, asalkan kesiapan lahan dan koordinasi lintas instansi dilakukan sejak tahap awal.
Persoalan infrastruktur turut menjadi catatan penting. DPRD menilai penanganan jalan rusak harus dilakukan lebih cepat dan terintegrasi. Optimalisasi peran Unit Reaksi Cepat (URC) dinilai krusial untuk menjawab kebutuhan perbaikan yang bersifat mendesak. Selain itu, penataan jaringan telekomunikasi dan pengelolaan sungai berbasis partisipasi masyarakat juga didorong untuk diperkuat.
Dari aspek ekonomi, optimalisasi kawasan industri dipandang sebagai kunci menarik investasi. Dukungan infrastruktur dasar seperti akses jalan, utilitas, dan sistem logistik menjadi faktor penentu dalam meningkatkan efisiensi sekaligus daya saing daerah.
Dalam tata kelola pemerintahan, DPRD menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, mulai dari RKPD, KUA-PPAS hingga APBD. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga didorong melalui inovasi, tanpa menambah beban masyarakat.
Tidak hanya itu, transparansi dalam pengelolaan aparatur sipil negara berbasis sistem merit serta penguatan fungsi penelitian dan pengembangan dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan berbasis data. Evaluasi juga menyentuh capaian pendapatan daerah.
DPRD mencatat realisasi penerimaan parkir tahun 2023 sebesar Rp6.669.052.744.000, sementara retribusi izin gangguan mencapai Rp726.857.350. Angka tersebut dinilai masih memiliki ruang optimalisasi yang cukup besar.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Sidoarjo menyampaikan komitmen untuk menindaklanjutinya. “Alhamdulillah kita terima, mudah-mudahan kita jalankan dengan baik, ya.”
Ia juga menginstruksikan Sekretaris Daerah serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera merespons dan melaksanakan arahan DPRD.
Melalui rekomendasi ini, DPRD berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat, sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. (Lisa)
