Sidoarjo, Gema Nusantara – DPRD Kabupaten Sidoarjo menyambut positif penambahan kuota program revitalisasi satuan pendidikan yang dinilai mampu meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah sekaligus menekan beban anggaran daerah.
Penambahan dukungan pendanaan dari APBN disebut menjadi faktor kunci dalam mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di daerah. Dengan adanya intervensi pemerintah pusat, alokasi APBD dapat dialihkan untuk mendukung program pendidikan lain yang lebih beragam dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Program revitalisasi ini juga dinilai menjawab persoalan klasik keterbatasan fiskal daerah. Selama ini, sejumlah sekolah di Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi kendala perbaikan fasilitas akibat minimnya anggaran. Kini, proses pembenahan dapat dilakukan secara bertahap dan lebih merata.
Jumlah penerima manfaat yang meningkat dari 29 menjadi 45 satuan pendidikan dengan total anggaran sekitar Rp45 miliar menjadi indikator kuat adanya sinkronisasi antara kebutuhan di lapangan dan usulan pemerintah daerah ke pusat.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, S.M., menegaskan bahwa program ini memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keuangan daerah. “Program ini bukan hanya mempercepat perbaikan sekolah, tetapi juga secara nyata meringankan beban APBD. Dengan dukungan APBN, ruang fiskal daerah menjadi lebih longgar untuk membiayai sektor pendidikan lainnya,” tegasnya.
Namun demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak semata berorientasi pada pembangunan fisik. Menurutnya, peningkatan kualitas pembelajaran dan sumber daya manusia di sekolah juga harus menjadi prioritas.
“Masih banyak sekolah yang membutuhkan perhatian, baik dari sisi infrastruktur maupun kualitas pembelajaran. Karena itu, program ini harus dimaksimalkan dan tidak berhenti pada pembangunan fisik saja,” ujarnya.
DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui program seperti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Upaya tersebut dinilai sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang tengah digencarkan, sehingga menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Selain itu, aspek pengawasan menjadi perhatian utama mengingat program ini bersumber dari pemerintah pusat. DPRD menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kami akan terus mengawal program ini secara ketat. Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga, sehingga setiap anggaran yang digelontorkan benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah dan masyarakat,” tambahnya.
Dengan masih banyaknya kebutuhan perbaikan di berbagai sekolah, DPRD mendorong agar program revitalisasi tidak berhenti sebagai kebijakan jangka pendek. Keberlanjutan program menjadi kunci agar dampaknya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diyakini menjadi faktor penentu keberhasilan program ini. DPRD memastikan akan terus melakukan pengawasan agar setiap intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan riil dunia pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. (Lisa)
