Akibat Kader Terjerat Korupsi, PPP Gagal ke Senayan — Yunus: Kami Butuh Pemimpin Bersih
Jakarta, Gema Nusantara – Kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaju ke parlemen pada Pemilu 2024 dinilai sebagai konsekuensi dari krisis kepercayaan publik akibat ulah kader yang tersandung kasus korupsi. Ketua DPP PPP, Yunus Razak, secara terbuka mengakui bahwa partainya telah kehilangan simpati masyarakat karena ulah oknum yang mencoreng nama baik partai berlambang Ka’bah tersebut.
“PPP ini rusak karena ulah oknum kader yang melakukan korupsi. Akibatnya, citra kami hancur dan kepercayaan publik hilang. Ini yang bikin kami gagal masuk Senayan,” ungkap Yunus kepada media, Kamis (10/7/2025).
Menurutnya, kegagalan PPP dalam menembus ambang batas parlemen adalah pukulan telak yang seharusnya menjadi momentum refleksi dan pembenahan besar-besaran di internal partai. Ia menegaskan bahwa perubahan hanya akan terjadi bila partai dipimpin oleh sosok yang bersih, jujur, dan memiliki integritas tinggi.
Dalam pandangan Yunus, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan PPP adalah dengan menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada tokoh yang terbukti bebas dari praktik korupsi. Ia menilai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, sebagai figur yang memenuhi kriteria tersebut.
“Pak Mardiono itu bersih, punya rekam jejak yang clear and clean. Beliau bukan tipe yang bermain-main dengan korupsi,” katanya menegaskan.
Mardiono dikenal sebagai kader senior yang telah lama malang melintang di PPP, mulai dari tingkat DPC hingga dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum. Yunus meyakini, hanya kepemimpinan kader tulen dan loyal seperti Mardiono yang mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap PPP.
“Pemimpin yang antikorupsi, itu kebutuhan mutlak bagi PPP. Bukan sekadar jago kampanye, tapi harus bisa menjaga marwah partai dari dalam. Tanpa itu, semua pencitraan cuma buang-buang energi,” tambahnya.
Yunus juga menyoroti mencuatnya nama-nama dari luar PPP yang disebut-sebut masuk bursa calon ketua umum dalam Muktamar X yang akan digelar di Bali pada September 2025. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Ketua umum PPP haruslah kader. Harus pernah menjadi pengurus partai. Jangan sampai PPP dipimpin oleh orang yang tidak punya akar loyalitas dan tidak punya rekam jejak dalam perjuangan partai,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Yunus menyampaikan harapannya agar PPP bisa kembali bangkit dan merebut hati rakyat, dimulai dari keberanian internal untuk membenahi diri.
“Kalau kita mau bangkit, kita harus mulai dari dalam. Dari pemimpin yang bersih dan berani melawan korupsi,” pungkasnya.
(Gus/Rif)
