Sidoarjo, Gema Nusantara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat komitmen terhadap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Pemkab Sidoarjo berencana menerapkan inovasi QRIS Tap pada seluruh transaksi keuangan di tahun 2026.
QRIS Tap merupakan metode transaksi non-tunai yang dinilai lebih cepat, praktis, dan aman dibandingkan metode konvensional. Berbeda dengan QRIS standar, masyarakat tidak perlu lagi memindai (scan) kode batang melalui kamera ponsel. Pengguna cukup menempelkan ponsel pada mesin EDC atau pembaca contactless untuk menyelesaikan pembayaran.
Komitmen ini ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) TP2DD yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Senin (6/4/2026). Selain mengevaluasi pencapaian Championship TP2DD 2025, pertemuan tersebut fokus pada sosialisasi pemanfaatan QRIS Tap dan persiapan menghadapi penilaian tahun 2026.
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menyatakan bahwa forum HLM ini merupakan langkah strategis untuk menyamakan visi pimpinan dalam mengeksekusi komitmen ETPD. Menurutnya, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjamin transparansi.
“Digitalisasi sudah menjadi instrumen mutlak untuk menekan kebocoran anggaran, menjamin transparansi, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terukur,” tegas Subandi saat membuka kegiatan tersebut.
Subandi juga memberikan apresiasi tinggi atas kinerja TP2DD Sidoarjo yang berhasil meraih peringkat III TP2DD Terbaik Wilayah Jawa-Bali tahun 2025. Inovasi pembayaran retribusi non-tunai Sidoarjo bahkan dinobatkan sebagai Program Unggulan Terbaik ke-3 nasional oleh Menko Perekonomian RI.
Berkat kinerja tersebut, indeks ETPD Kabupaten Sidoarjo melonjak hingga 99,5%, angka tertinggi di Provinsi Jawa Timur pada semester kedua tahun 2025.
Bupati juga mendorong agar transaksi digital menyasar sektor-sektor krusial seperti perdagangan dan kesehatan. Ia menaruh perhatian khusus pada retribusi pasar yang selama ini dinilai belum optimal.
“Saya minta ETPD segera diimplementasikan di pasar-pasar. Buatkan aplikasi atau sistem yang memudahkan masyarakat, bahkan bagi yang belum mahir IT, agar cukup menggunakan ponsel untuk pembayaran non-tunai,” pintanya.
Senada dengan hal itu, Sekda Sidoarjo selaku Ketua Harian TP2DD, Fenny Apridawati, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengadopsi QRIS Tap, baik dalam pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah.
“Pembayaran non-tunai ini terbukti linier dengan keberhasilan pembangunan lainnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita bahkan tertinggi di Jawa Timur untuk kategori kabupaten, yakni mencapai 83,35,” ujar Fenny.
Hingga saat ini, pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Kabupaten Sidoarjo mencatatkan capaian tertinggi di Jawa Timur dan menduduki peringkat ke-4 secara nasional. Pemkab Sidoarjo optimis dengan infrastruktur digital yang matang, transisi menuju ekosistem ekonomi digital sepenuhnya akan berjalan lancar.
(Lisa)
