Sidoarjo, Gema Nusantara – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan keseriusannya dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba melalui pemanfaatan data yang akurat sebagai dasar kebijakan. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh H. Subandi saat menghadiri Diseminasi Hasil Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Ruang Media Center BNNK Sidoarjo, Rabu (26/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah unsur penting daerah, di antaranya Kepala BNNK Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto, Kepala BPS Sidoarjo Mohammad Ismail, Kepala Bakesbangpol Fredik Suharto, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono, perwakilan Kodim 0816/Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, UMSIDA, serta awak media.
Dalam sambutannya, bupati menyampaikan apresiasi kepada BNNK dan seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan survei prevalensi narkoba pertama di Kabupaten Sidoarjo. Ia menegaskan bahwa persoalan narkoba tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, namun juga berdampak besar terhadap masa depan generasi muda, keamanan lingkungan, serta ketahanan sosial masyarakat.
Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan Surabaya, dengan keberadaan bandara, terminal, kawasan industri, serta lebih dari 7.000 perusahaan, menurutnya menjadi wilayah dengan mobilitas tinggi yang memiliki tantangan besar dalam pengawasan peredaran narkoba.
“Kepadatan dan mobilitas ini memberi tantangan tersendiri. Karena itu, hasil survei ini sangat penting sebagai dasar kebijakan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dukungan anggaran dan kebijakan yang efektif harus bertumpu pada data yang akurat. Dengan demikian, pemetaan kerawanan wilayah serta kelompok rentan dapat dilakukan secara tepat untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba.
Lebih lanjut, Subandi juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam proses rehabilitasi pecandu. Menurutnya, upaya pemulihan tidak bisa dibebankan hanya kepada BNN semata, melainkan harus melibatkan puskesmas, rumah sakit, serta berbagai fasilitas kesehatan agar layanan rehabilitasi semakin mudah dijangkau masyarakat.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka perceraian di Jawa Timur, di mana Sidoarjo menempati peringkat ketiga. Banyak kasus tersebut disebut memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di kalangan usia muda, bahkan sudah merambah siswa SMP dan SMK. Oleh karena itu, hasil survei ini akan dijadikan pijakan penting dalam penyusunan kebijakan tahun mendatang.
Sementara itu, Kepala BNNK Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto mengungkapkan bahwa hasil survei menunjukkan indeks prevalensi sebesar 0,133 persen atau setara dengan 133 penyalahguna per 100.000 penduduk. Data tersebut dinilai sangat penting untuk menentukan langkah intervensi, khususnya di wilayah perbatasan Surabaya yang teridentifikasi sebagai area paling rawan. Ia juga menambahkan bahwa sekitar 50 persen penyalahguna belum pernah mengakses layanan rehabilitasi, sehingga perluasan akses menjadi prioritas.
Menanggapi hal tersebut, Subandi menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo dalam memastikan para penyintas narkoba memperoleh pendampingan lanjutan pascarehabilitasi. Pendampingan itu meliputi akses pelatihan kerja hingga penyaluran ke berbagai tempat usaha sesuai kemampuan masing-masing.
Menutup rangkaian acara, ia menekankan bahwa tolok ukur komitmen pemerintah bukan terletak pada besar kecilnya anggaran, melainkan pada penurunan angka penyalahgunaan narkoba setiap tahun. Ia berharap survei perdana ini menjadi langkah awal terwujudnya Sidoarjo BERSINAR (Bersih dari Narkoba) serta mampu melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.
(Lisa–Arya)
