Sidoarjo, Gema Nusantara – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah sebagai salah satu langkah besar meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dasar di Sidoarjo, kembali diterpa gelombang kritik. Harapan besar agar anak-anak mendapatkan makanan sehat dan higienis justru berbalik menjadi keresahan, setelah sejumlah orang tua siswa SDN Banjarsari, Kecamatan Buduran, mengaku kecewa dengan kualitas menu yang dibagikan pada Senin (29/9/2025).
Alih-alih menyehatkan, makanan yang diterima siswa disebut berbau tidak sedap dan tidak layak untuk dikonsumsi. Beberapa wali murid bahkan mengaku harus melarang anak-anak mereka memakan jatah dari program MBG karena khawatir berdampak buruk bagi kesehatan. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai keseriusan pihak terkait dalam memastikan mutu makanan yang seharusnya memenuhi standar gizi dan higienitas.
Lebih ironis lagi, ketika awak media mencoba meminta klarifikasi, petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dukuh Tengah justru menutup diri. Dengan nada ketus, seorang petugas berbaju putih menyatakan bahwa untuk bisa masuk dan meminta data, wartawan harus lebih dulu mengantongi izin dari biro hukum MBG. Sikap arogan ini sontak menimbulkan kecurigaan: apa yang sebenarnya hendak ditutupi?
Ketua Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Sidoarjo, Agus Subakti, ST, menanggapi keras kejadian tersebut. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar masalah teknis distribusi makanan, melainkan menyangkut tanggung jawab moral dan hukum yang langsung bersentuhan dengan kesehatan publik.
“Kalau sampai ada makanan basi masuk ke sekolah, itu bukti nyata pengawasan SPPG bobrok. Jangan hanya vendor yang dijadikan kambing hitam. SPPG digaji untuk memastikan setiap makanan yang sampai ke tangan anak-anak layak, sehat, dan bergizi. Kalau gagal, artinya mereka tidak menjalankan tugasnya,” tegas Agus.
Ia juga menyoroti tindakan menutup akses informasi yang dilakukan petugas SPPG. Menurutnya, langkah itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Menghalangi wartawan berarti menghalangi publik mendapatkan kebenaran. Ini bukan sekadar salah prosedur, tapi pelanggaran hukum. Kalau transparan, kenapa harus takut membuka data? Ingat, ini program publik, anggarannya dari rakyat, jadi wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka,” lanjutnya.
Agus menegaskan, pihaknya bersama PWDPI akan terus mengawal masalah ini hingga tuntas. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh. “Jangan tunggu ada anak yang jatuh sakit baru ribut. Ini menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Jika pengawasan lemah, program yang seharusnya mulia ini justru bisa menjadi bencana,” tandasnya.
Keluhan juga datang langsung dari para wali murid. Sulastri (38), salah satu orang tua siswa, dengan nada gemetar menceritakan ketakutannya. “Begitu anak saya buka kotak makanannya, baunya sudah tidak enak. Saya langsung melarang dia makan. Saya takut, Mas, kalau sampai anak saya sakit perut atau keracunan. Program ini katanya untuk kesehatan anak-anak, tapi kok malah begini?” keluhnya.
Senada, Rudi Hartono (42), wali murid lainnya, mengaku kecewa sekaligus resah. “Kami sebenarnya senang ada program ini, karena bisa membantu anak-anak dapat makanan bergizi. Tapi kalau kualitasnya seperti ini, lebih baik tidak usah ada daripada membahayakan. Saya tidak mau anak saya jadi kelinci percobaan,” ujarnya dengan nada kesal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG Dukuh Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait menu basi yang dikeluhkan wali murid maupun sikap petugas yang menutup akses terhadap jurnalis. Sementara itu, keresahan orang tua siswa semakin memuncak, sebab mereka merasa kesehatan anak-anak mereka dipertaruhkan oleh kelalaian pengawasan yang seharusnya bisa dicegah sejak awal. (Gus/Sapto)