Sidoarjo, Gema Nusantara – Ratusan jurnalis dari berbagai kota di Jawa Timur mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang hingga Pasuruan memadati halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kamis siang (26/06). Aksi damai ini merupakan bentuk protes terhadap tindakan kekerasan dan penghalangan tugas jurnalistik yang dialami oleh sejumlah wartawan saat meliput mediasi dugaan penipuan oleh PT. SGM pada Selasa, 13 Juni 2025 lalu.
Mediasi yang digelar di rumah dinas Wakil Bupati Sidoarjo itu berlangsung tertutup dengan alasan keterbatasan ruangan. Namun, cara penghalauan terhadap para jurnalis di lapangan memicu ketegangan. Beberapa jurnalis dihalangi secara paksa dan bahkan mengalami tindakan kasar, seperti dorongan dan pemitingan, yang dilakukan oleh pria berpakaian sipil bernama Urip. Sosok Urip diketahui merupakan simpatisan fanatik Wakil Bupati Mimik Idayana sejak masa kampanye, namun tidak memiliki status resmi sebagai aparat pemerintah atau pengamanan.
Insiden ini pun viral di media sosial, terutama TikTok, dan menimbulkan kemarahan luas di kalangan insan pers. Solidaritas pun muncul, memuncak dalam aksi damai yang digelar di depan kantor Pemkab. Para jurnalis membawa poster-poster bertuliskan “Stop Kekerasan Terhadap Jurnalis”, “Jurnalis Bukan Musuh Negara”, dan “Kami Dilindungi Undang-Undang.” Sebagai simbol penolakan terhadap intimidasi, dilakukan pula aksi penanggalan id card oleh para jurnalis peserta. Aksi menggambarkan, bagaimana profesi mereka sedang dilecehkan dan dirampas martabatnya.
Dalam orasinya, Ketua DPC Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Sidoarjo, Agus Subakti, menyampaikan bahwa kekerasan terhadap jurnalis merupakan bentuk pelecehan terhadap kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi. “Kekerasan kepada wartawan seharusnya tidak terjadi lagi. Karena kami bekerja dilindungi oleh undang-undang. Usut tuntas kasus ini, sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi,” ujarnya tegas.
Puncak dari aksi damai tersebut adalah hadirnya langsung Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, menemui para jurnalis dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan tertulis. Surat permintaan maaf tersebut disampaikan secara resmi, dengan kop dan stempel dari Pemkab Sidoarjo, dan disetujui bersama oleh perwakilan jurnalis, termasuk penasehat Vanguard Jurnalis Surabaya.
Dalam klarifikasinya, Wabup Mimik menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan bentuk miskomunikasi antara relawan dan jurnalis. Ia juga mengaku baru mengetahui insiden tersebut setelah bertemu dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.
“Saya baru tahu setelah pertemuan dengan Armuji. Saat itu kami sedang membahas masalah tanah warga yang dirugikan,” jelas Mimik.
Lebih jauh, Mimik menegaskan bahwa ia tidak pernah membatasi media, dan akan membangun hubungan kemitraan yang lebih sehat dengan media melalui Media Center Kabupaten Sidoarjo. “Pastinya kami tidak ada pembatasan untuk wartawan. Kita saling membutuhkan. Saya pastikan, peristiwa kemarin tidak akan terulang kembali. Ini menjadi pelajaran bersama,” tandasnya.
Sementara itu, Abah Samsul, penasehat Vanguard Jurnalis, menyatakan bahwa aksi ini bukan sekadar protes, tetapi juga peringatan moral bagi pejabat publik untuk tidak meremehkan keberadaan dan tugas jurnalis. “Aksi ini adalah bentuk mengetuk hati para pejabat agar menghargai marwah jurnalis,” ucapnya.
Solidaritas jurnalis juga mendapatkan dukungan dari tingkat pusat. Ketua Presidium DPP PWDPI, Gus Aulia, SE., MM., SH., turut memberikan pernyataan keras terhadap insiden ini. Ia menyoroti bahwa peran media sangat krusial dalam membangun reputasi pejabat, namun juga memiliki kuasa untuk mengungkap kebenaran dan penyimpangan.
“Sudah semestinya pemerintah jangan pernah memandang remeh para jurnalis. Anda bisa dikenal dan terkenal berkat peran media, tapi juga bisa tercemar dan hancur jika menghina dan memandang sebelah mata insan pers,” tegas Gus Aulia.
Ia menambahkan, jurnalis dan pemerintah adalah bagian dari simbiosis mutualisme yang harus dijaga bersama. “Karena kita semua ini adalah bagian dari simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan. Maka dari itu, wujudkan sinergitas, rajut silaturahmi, dan mari kita bersama-sama meraih berkah Ilahi Rabbi,” tutupnya.
Aksi damai ini pun ditutup dengan tertib dan damai, setelah permintaan maaf Wakil Bupati diterima secara terbuka oleh perwakilan jurnalis. Namun para jurnalis menegaskan bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari penguatan komitmen bersama untuk menjaga martabat pers dan memastikan tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis di masa yang akan datang.
(Lisa-Arya-Triwono)